tag:blogger.com,1999:blog-51045029614344379552024-02-20T13:25:38.099-08:00Berita KuAdminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.comBlogger12125tag:blogger.com,1999:blog-5104502961434437955.post-9349919888204369672018-11-26T00:10:00.005-08:002018-11-26T00:10:37.731-08:00AHY: Saya Menilai Politik Kebencian Dengan Label Yang Menghina Akan Berdampak Negatif Untuk Demokrasi<a href="https://tabloidnasional.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Tabloid Nasional</a>. Sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, di media sosial, keterbelahan publik terjadi misalnya karena ada sebutan yang menghina untuk para pendukung masing-masing calon wakil presiden.<br />
<br />
Kebencian yang mewujud dengan ejekan cebong dan kampret yang berlangsung sangat liar dinilai sangat merugikan demokrasi di Indonesia.<br />
<br />
Menurut Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hal tersebut adalah sah.<br />
<br />
Namun, ia menegaskan, alangkah baiknya dapat memilih diksi atau istilah yang mengedukasi karena demokrasi bangsa Indonesia adalah demokrasi yang beradab.<br />
<br />
"Bahayanya, kalau digunakan akan menimbulkan gesekan dan konflik, kasar, dan tidak beretika," katanya terkait perang kebencian di media sosial, dalam video yang diunggah di Kompas TV, Minggu (18/11/2018).<br />
<br />
Menurut AHY, jika ingin beradu gagasan, lebih baik fokus pada substansi dibanding gimmick atau istilah yang apabila digunakan masing-masing pendukung dapat menimbulkan polemik, gesekan, hingga konflik.<br />
<br />
Sementara itu, akun Dulatip mengunggah sebuah video tentang narasi yang seharusnya bisa diusung Calon Presiden (Capres).<br />
<br />
Pengen ada capres seperti ini. Punya narasi dan gagasan yang ngisi.<br />
<br />
Terbuka ruang diskursus dalam orasi spt ini.<br />
<br />
Andai capres cawapres seperti ini, kita dgn mudah bisa lupain urusan sontoloyo, genderuwo, atau muka Boyolali.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5104502961434437955.post-45379767447989510212018-11-26T00:10:00.000-08:002018-11-26T00:10:00.959-08:00Bertemu Senator Fachrul Razi Di Mekkah, Habib Rizied: Aceh Harus Mampu Menghindarai Dari Fitnah-fitnah Politik<a href="https://harianpress.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Harian Press</a>. Di sela-sela menjalankan ibadah umrah, senator DPD RI Fachrul Razi menyempatkan diri bertemu Habib Riziq Shihab ( HRS) di Mekkah, Kamis (22/11/2018).<br />
<br />
Pertemuan berlangsung di kediaman Habib Rizieq di Kota Mekkah.<br />
<br />
Dalam pertemuan itu senator Fachrul Razi menyampaikan perkembangan politik di tanah air dan perkembangan politik di Aceh. Dirinya berharap, Habib Rizieq dapat mengawal dan menjaga Aceh dalam 3 perkara besar yaitu selesainya implementasi MoU Helsinki, penerapan Syariat Islam secara kaffah di Aceh dan penerapan akidah Ahlusunnah Waljamaah di Aceh.<br />
<br />
Habib Riziq berpesan melalui senator Fachrul untuk menjaga Aceh dan menjaga ukhwah Islamiyah, menyatukan umat terhindar dari fitnah politik.<br />
<br />
"Saya berharap doa masyarakat Aceh semua agar tahun politik ini kita umat Islam terhindar dari fitnah keji yang menyudutkan umat, mari bersatu menjalin ukhwah Islamiyah bersatu umat melawan kezaliman penguasa," ujar Habib Riziq seperti dikutip Fachrul Razi.<br />
<br />
Habib Rizieq turut menceritakan pemberitaan miring tentang dirinya yang diperiksa polisi Arab Saudi terkait bendera tauhid di dinding rumahnya.<br />
<br />
Rizieq sudah kembali ke rumah setelah menjalani pemeriksaan.<br />
<br />
Dalam rombongan umrah yang diikuti oleh 174 jamaah itu, Fachrul Razi mengatakan bahwa jamaah juga melakukan Zikir Raja Seulawet yang dipimpin oleh Abon Baka Matang Kuli.<br />
<br />
Jamaah umrah asal Aceh juga melakukan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad saw di Mekkah pada Selasa 20 November 2018.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5104502961434437955.post-16466165665348814412018-11-26T00:06:00.003-08:002018-11-26T00:06:34.051-08:00Fahri Hamzah Mau Mengerjakan Ini Sesuai Pensiun Dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)<a href="https://pojokpos.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Pojok Pos</a>. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sudah menentukan pilihan setelah tidak lagi ngantor di Senayan sebagai wakil rakyat. Fahri mau membangun parlemen yang modern dan independen lewat pers.<br />
"Kalau saya pensiun nanti, saya calon anggota press room. Kita bikin kantor berita kecil-kecilan, atau apalah namanya," ungkap Fahri dalam sambutannya pada acara Silaturahmi DPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Wisma Griya Sabha DPR, Cisarua, Bogor, Jumat (23/11).<br />
<br />
Di pemilu tahun depan Fahri tak lagi maju sebagai calon anggota DPR. Kendati niat ingin membangun perusahaan pers terkesan bercanda, namun kesungguhan Fahri untuk membangun masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik telah terpatri dalam diri.<br />
<br />
Menurutnya, hanya pers yang bisa dekat dengan kekuasaan dan bisa mengawasi kekuasaan tersebut secara independen.<br />
<br />
"Ini karena lembaga demokrasi dan gagalnya kesejahteraan rakyat kita karena DPR belum independen. Dan ketika saya pensiun nanti, itu tidak akan hilang dari perhatian saya," pungkasnya.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5104502961434437955.post-9011040443523167772018-11-26T00:05:00.008-08:002018-11-26T00:05:54.125-08:00Prabowo Subianto Menjanjikan Swasembada Pangan<a href="https://kanalutama.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Kanal Utama</a>. Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dibutuhkan tiga hal untuk membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan sejahtera. Yang pertama adalah dilakukannya swasembada pangan, yang kedua adalah swasembada energi bahan bakar, dan yang terakhir adalah dilakukannya swasembada air.<br />
<br />
"Kalau tidak ada tiga swasembada itu maka kita akan sulit untuk kuat dan sejahtera," kata Prabowo di hadapan ratusan relawan Solo Raya di Hotel The Sunan, Solo, Jawa Tengah, dalam rilis yang diterima Jumat (23/11).<br />
<br />
Karena itu, Prabowo bersama Sandiaga Salahuddin Uno beserta timnya yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Koalisi Adil Makmur telah mempelajari untuk menciptakan swasembada tersebut dalam kurun waktu yang tidak lama.<br />
<br />
"Tim kita telah mempelajari untuk menciptakan swasembada dalam waktu yang tidak lama karena itu kita harus memenangkan Pemilu 2019. Kalau kita menang maka kita akan memperbaiki yang tidak benar, dan melaksanakan strategi dalam menciptakan swasembada tersebut," tutur Prabowo.<br />
<br />
Selain itu, Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu juga menjelaskan bahwa jika dirinya dan Sandiaga memenangkan Pilpres 2019, maka hal yang pertama kali ia lakukan dalam menjalankan strategi swasembada tersebut adalah dengan memilih putra-putri terbaik bangsa untuk membantunya dalam kabinet pemerintahan nantinya.<br />
<br />
"Saat kita menang, maka yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan orang orang terbaik di negeri ini. Kita butuh orang orang yang cakap, yang andal, yang berkemampuan, dan juga berakhklak. Kita tidak butuh orang pintar tetapi maling," tutur Prabowo.<br />
<br />
Prabowo menjelaskan, bahwa saat ini banyak sekali kebijakan pemerintah yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Sebab, banyak petani tebu di daerah Jawa Timur yang harus merugi karena pemerintah mengeluarkan kebijakan impor gula pada saat para petani tebu akan melakukan panen.<br />
<br />
Begitu pula dengan para petani beras yang berada di daerah Klaten Jawa Tengah yang harus merugi karena saat mereka akan panen tetapi pemerintah membuka beras impor dari luar negeri.<br />
<br />
"Di Jawa Timur petani petani tebu harus merugi karena begitu mau panen pemerintah justru malah impor gula, begitu juga petani petani di Klaten, ketika mereka mau panen muncul beras impor dari luar negeri. Jadi kita melihat pemerintah Indonesia tidak membela rakyatnya sendiri," imbuhnya.<br />
<br />
Karena itu, ia bersama timnya akan berjuang keras untuk melakukan swasembada demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya para petani dan nelayan. Selain itu, Prabowo juga akan bekerja dengan keras untuk mengamankan kekayaan negara yang bersumber dari sumber daya alam untuk tidak dibawa pergi ke luar negeri oleh sekelompok orang.<br />
<br />
"Kebijakan-kebijakan mengelola negara ini tidak gampang tetapi juga tidak sulit kalau niatnya baik, kalo niatnya benar, ingin memakmurkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yang membuat bangsa kita semakin lemah bahwa pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pihak asing untuk menguasai 28 sektor sektor industri. Hal itu membuat rakyat kita jadi tidak berdaya. Kita menyerah kepada bangsa asing," tandasnya.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5104502961434437955.post-21547258643309661462018-11-26T00:05:00.004-08:002018-11-26T00:05:23.532-08:00Dapat Pertanyaan Lumbung Suara DI Pilpres 2019, Begini Jawaban Prabowo<a href="https://pojoknasional.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Pojok Nasional</a>. Pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) tinggal beberapa bulan lagi. Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tancap gas keliling Indonesia.<br />
<br />
Baik Prabowo maupun Sandi terus mendatangi wilayah yang memiliki jumlah pemilih banyak. Bahkan mereka menyasar wilayah yang menjadi lumbung suara capres 01 Joko Widodo (Jokowi), di Kota Solo dan sekitarnya.<br />
<br />
Terkait lumbung suara yang diyakini bakal dimenangkan, Prabowo, dalam kesempatan berkunjung ke Sukoharjo, Jumat (23/11), tak menyebutkan wilayah tertentu. Namun ia berjanji akan memperjuangkan seluruh wilayah menjadi lumbung suara.<br />
<br />
"Kita berjuang untuk semua (wilayah)," ujarnya singkat.<br />
<br />
Sebelumnya, pada Kamis (22/11) malam, Prabowo menghadiri deklarasi Aliansi Masyarakat Madani (AMM) di The Sunan Hotel Solo. Acara tersebut dihadiri ratusan anggota komunitas masyarakat kampus yang memberikan dukungannya ke Prabowo - Sandiaga.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5104502961434437955.post-2421261397116353172018-11-26T00:04:00.003-08:002018-11-26T00:04:34.797-08:00Gerindra: Jokowi Seharusnya Banyak Belajar Dari Prabowo Yang Selalu Santai Diserang Hoax<a href="https://rakyatutama.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Rakyat Utama</a>. Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa ingin 'tabok' oknum yang menyerang dirinya dengan isu hoax. Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, meminta Jokowi belajar dari capres Prabowo yang santai diserang isu hoax.<br />
<br />
"Saran kami, Pak Jokowi belajarlah dari Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo menghadapi serangan hoax dengan tenang dan santai," ujar Andre kepada wartawan, Jumat (23/11/2018).<br />
<br />
Andre mengatakan pernyataan Jokowi tersebut bisa menimbulkan kegaduhan baru di publik. Seharusnya Jokowi menanggapi santai saat diserang isu hoax.<br />
<br />
"Bagaimana Pak Prabowo dengan tenang dan santai menghadapi serangan hoax. Karena sangat kami sayangkan pernyataan Pak Jokowi 'mau saya tabok' ini menimbulkan kegaduhan baru lagi," tutur dia.<br />
<br />
Menurut Andre, Jokowi pernah mengimbau tahun politik atau pemilu saat ini dilakukan dengan riang dan gembira. Tapi Jokowi selalu membuat kegaduhan dengan diksi yang tidak baik, seperti sontoloyo, genderuwo, dan tabok.<br />
<br />
"Katanya mau pemilu yang riang dan gembira, tapi faktanya Pak Jokowi terus membikin kegaduhan dengan diksi-diksi yang tidak produktif, seperti sontoloyo, genderuwo, dan sekarang mau ditabok," kata Andre, yang juga politikus Gerindra.<br />
<br />
Sebelumnya, Jokowi merasa gerah diserang isu hoax, terutama soal tuduhan dirinya aktivis PKI. Jokowi heran masih ada orang yang memercayai isu tersebut.<br />
<br />
Menurut Jokowi, ada 9 juta penduduk Indonesia yang mempercayai isu tersebut. Dia mengaku sudah 4 tahun diserang isu PKI.<br />
<br />
"Coba di medsos, itu adalah DN Aidit pidato tahun 1955. La kok saya ada di bawahnya? Lahir saja belum, astagfirullah, lahir saja belum, tapi sudah dipasang. Saya lihat di gambar kok ya persis saya. Ini yang kadang-kadang, haduh, mau saya tabok, orangnya di mana, saya cari betul," papar Jokowi saat membagikan sertifikat tanah di Lampung Tengah, Lampung, Jumat (23/11).<br />
<br />
"Saya ini sudah 4 tahun diginiin. Ya Allah, sabar, sabar, tapi saya sudah bicara karena ada 6 persen yang percaya berita ini. Enam persen itu 9 juta (penduduk) lebih lo. La kok percaya?" imbuh dia.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5104502961434437955.post-66542788787483002162018-11-26T00:03:00.000-08:002018-11-26T00:03:43.113-08:00Forum Tenaga Honorer Tegaskan Tidak Terlibat Dalam Gerak 2019 Ganti Presiden<a href="https://www.rakyatdigital.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Rakyat Digital</a>. Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih membantah
keterkaitan organisasinya dengan gerakan 2019 Ganti Presiden. Titi
menegaskan, secara organisasi, Forum Honorer K2 tiidak pernah menyatakan
dukungan kepada pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga.<br />
<br />
“Sampai hari ini kami tidak pernah mendeklarasikan dukungan untuk
calon mana pun. Apalagi mendukung pasangan capres-cawapres no urut 02.
Kalau ada desas desus di luar, saya pastikan itu bersifat personal bukan
organisasi,” kata Titi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta,
Sabtu (24/11).<br />
<br />
Guru honorer asal Banjarnegara, Jawa Tengah ini menyatakan Forum
Honorer K2 sedang fokus memperjuangkan nasib tenaga honorer di
Indonesia. Tujuannya, agar mereka diangkat menjadi PNS tanpa memandang
usia. Menurutnya, tidak ada waktu untuk melibatkan kekuatan politik
manapun.<br />
<br />
“Kami masih loyal terhadap pemerintah. Buktinya, kami tidak
meninggalkan pekerjaan kami sehari-hari. Ada tenaga pegawai, ada guru
dan yang lain. Semua masih fokus bekerja,” tegasnya.<br />
Masa kerja para tenaga honorer tersebut terbilang cukup panjang yakni
antara 15 sampai 25 tahun. Sayangnya, pengabdian ikhlas mereka itu
tidak berbanding lurus dengan perhatian dari pemerintah.<br />
<br />
Karena itu Titi
bersama kawan sejawatnya meminta keadilan. “Tentunya harus ada solusi
untuk kami. Masa kerja yang kami jalani sudah sangat lama tetapi belum
juga diangkat menjadi PNS. Saya dan teman-teman berharap perjuangan kami
bisa tercapai di era Pak Jokowi,” katanya.<br />
<br />
Kesempatan berbicara di hadapan awak media digunakan Titi untuk
memberikan klarifikasi terkait isu lain. Jagat sosial media sempat
dihebohkan dengan berita meninggalnya peserta aksi demo di depan Istana
Negara. Menurut dia, berita yang bergulir pada akhir Oktober 2018
tersebut adalah <i>hoax</i>. Akan tetapi, Titi membenarkan terkait
kenekatannya dan tenaga honorer lain untuk menginap di depan Istana
Negara. “Kalau menginap itu benar. Tetapi kalau yang meninggal itu tahun
2016, bukan karena demo tetapi karena kecelakaan saat akan pulang.
Kalau berita bahwa Oktober 2018 ada tenaga honorer yang meninggal karena
demo, itu jelas hoaks. Saya pastikan itu <i>hoax</i>,” katanya.<br />
<br />
Komunikasi aktif saat ini tengah dijalin Titi dan Forum Honorer K2
bersama Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Forum Honorer K2
memandang Dedi yang juga mantan Bupati Purwakarta dua periode itu
memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib tenaga honorer.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5104502961434437955.post-65500501221540922772018-11-26T00:01:00.000-08:002018-11-26T00:01:14.622-08:00Milenial Sangat Diminta Untuk Membantu Mensukseskan Pemilu 2019<a href="https://www.channelrakyat.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Channel Rakyat</a>. Mendekati Penyelenggaraan pemilu 2019 segmentasi pemilih milenial terus menjadi idola. Bukan saja jumlahnya yang saat ini dinilai pemilih mayoritas tapi juga dianggap sebagai pemilih yang paling rasional dalam menentukan pilihan. Hal ini disampaikan oleh pengamat Politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo dalam diskusi arah politik milenial, di Cikini, Jakarta, Jumat (23/11).<br />
<br />
Oleh karena Karyono mengingatkan untuk seluruh kontestan yang berlaga pada pemilu mendatang harus mendahulukan gagasan yang bisa diterima oleh kaum milenial ketimbang meniru gaya yang menyerupai milineal. Menurutnya, yang lebih berpengaruh untuk dipilih milenial adalah bagaimana kandidat menjawab kebutuhan milineal.<br />
<br />
"Saya mengamati menjelang kontestasi banyak orang mendadak milenial, generasi milenial bukan generasi yang pasif maka ketika ada kandidat yang hanya menyamai style milenial belum tentu itu menjadi hal yang di pilih," kata Karyono.<br />
<br />
Menyikapi hal itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Nurdin menyampaikan bahwa kaum milenial harus juga berperan aktif dalam hal menyukseskan pemilu dengan menjadi bagian dari penyelenggara. "Jadi bukan hanya menjadi penonton tapi partipasi aktif sangat dibutuhkan. Dalam hal penyelenggara pemilu mulai dari KPU sampai Bawaslu sampai turun ke bawah," ujar Nurdin.<br />
<br />
Hal senada juga di sampaikan oleh anggota Bawaslu DKI Jakarta, Burhanuddin Thomme. Ia juga berharap kaum milenial bisa aktif dalam pengawasan pemilu untuk mencegah pelanggaran pemilu.<br />
<br />
"Penyelenggara pemilu khususnya kami di Bawaslu terkait dengan milenial artinya memang ini penting untuk kita libatkan. Dalam pengawasan kami punya namanya pengawas partisipatif yang melibatkan milenial melalui berbagai kegiatan," terang Burhanuddin.<br />
<br />
Sementara itu, Ketua PKC PMII DKI Jakarta, Daud Gerung menyayangkan partai politik yang hingga saat ini masih menjadikan milenial hanya vote getter dan tidak melakukan pendidikan politik yang baik. Ia berharap di sisa waktu yang ada proses pendidikan politik kebangsaan juga harus terus digaungkan oleh kontestan pemilu.<br />
<br />
"Seluruh kontestan jangan hanya vote getter pada pemilih milenial tapi juga harus mendorong pendidikan politik kebangsaan khususnya dalam menjaga persatuan," tegas Daud Gerung.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5104502961434437955.post-44646137541159600852018-11-26T00:00:00.001-08:002018-11-26T00:00:03.234-08:00Sekber Pers Indonesia: Cari Pembunuh Wartawan Dufi!!<a href="https://www.buletinnasional.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">Buletin Nasional</a>. Kematian wartawan senior Abdullah Fithri Setiawan alias Dufi semakin menambah daftar panjang wartawan Indonesia menjadi korban kekerasan. Sejak kasus pembunuhan wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin yang hingga kini belum juga terungkap pelakunya, kini kejadian serupa kembali terjadi.<br />
<br />
Dufi dibunuh secara keji dan sadis, jenasahnya dimasukan ke dalam drum setelah dianiaya dengan luka sayatan di bagian leher dan punggung, serta luka lebam di tubuh bagian depan dan belakang.<br />
<br />
Kasus ini pun mengundang reaksi keras dari berbagai pihak. Tak terkecuali Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia, wadah persatuan solidaritas sembilan organisasi pers di tanah air, secara tegas mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap almarhum Dufi.<br />
<br />
Sekber Pers Indonesia menyatakan berbela-sungkawa yang mendalam atas tewasnya almarhum Dufi.<br />
<br />
“Polisi harus segera bergerak cepat, memburu dan menangkap pelaku pembunuhan keji itu. Juga, harus diungkap tuntas motif di balik kejadian tersebut, dan harus dikenakan sanksi maksimal sesuai hukum yang berlaku,” ujar Wilson Lalengke Ketua Sekber Pers Indonesia melalui press release yang ditanda-tanganinya bersama Sekretaris Hence Mandagi, Senin (19/11/2018).<br />
<br />
Sekber Pers Indonesia menilai, kekerasan terhadap wartawan harus segera dihentikan. Perlindungan terhadap wartawan sebagai jaminan atas kemerdekaan pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seharusnya menjadi tanggung-jawab Dewan Pers.<br />
<br />
“Sekber Pers Indonesia menilai Dewan Pers telah gagal menjalankan fungsinya untuk menjamin kemerdekaan pers, karena hingga kini kekerasan terhadap wartawan terus terjadi di negeri ini,” tegas Lalengke yang merupakan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.<br />
<br />
Sebagai tindak-lanjut atas peristiwa kekerasan dan kriminalisasi terhadap pers Indonesia, Sekber Pers Indonesia dijadwalkan akan membawa semua permasalahan pers Indonesia tersebut kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat melalui anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco.<br />
<br />
“Kita akan meminta DPR RI untuk segera melakukan RDP, mengundang semua pihak terkait untuk membahas masalah Pers Indonesia yang sedang sakit ini. Kriminalisasi dan kekerasan terhadap wartawan harus dihentikan!,” pungkas Ketua Sekber yang juga adalah Ketum PPWI itu.<br />
<br />
Secara terpisah, Penasehat Hukum Sekber Pers Indonesia yang juga praktisi hukum Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH ikut menyampaikan duka-cita atas peristiwa yang dialami wartawan Dufi.<br />
<br />
Menurut Rompas, kematian almarhum Dufi memiliki benang merah dengan seluruh sepak terjang Dewan Pers yang selama ini tidak mampu memberikan perlindungan terhadap insan pers.<br />
<br />
“Dewan Pers tidak menunjukkan kinerja yang jelas untuk melindungi wartawan Indonesia, sehingga terlihat tidak ada perlindungan hukum terhadap wartawan Indonesia. Bahkan, Dewan Pers terkesan melindungi para pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, dan itu berdampak pada semakin beraninya para oknum terkait melakukan aksi kekerasan terhadap wartawan sebagai reaksi atas pemberitaan yang dianggap merugikan tersebut,” urai Rompas.<br />
<br />
Rompas juga secara professional mengkritik tajam kinerja Dewan Pers yang terkesan melalukan pembiaran terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia. Tindakan hukum yang setimpal atas perlakuan kekerasan terhadap wartawan hampir tidak pernah ada.<br />
<br />
“Seharusnya Dewan Pers berperan aktif menyuarakan perlawanan terhadap kekerasan terhadap wartawan, karena perlakuan tidak beradab itu sangat berdampak buruk terhadap pengembangan kemerdekaan pers di Indonesia,” imbuh Rompas.<br />
<br />
Berdasarkan catatan Committee to Protect Journalist (CJP), ada 11 wartawan di Indonesia yang terbunuh antara tahun 1996 – 2012. Dan kematian Dufi menambah catatan kematian wartawan di Indonesia akibat kekerasan menjadi 13 wartawan, setelah kasus kematian wartawan Muhammad Yusuf dalam sel tahanan di Kalimantan Selatan, pada 10 Juni 2018 lalu.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5104502961434437955.post-75775551598595862362018-11-25T23:59:00.003-08:002018-11-25T23:59:32.441-08:00Soroti Perilaku Jaksa, LBH Masyarakat Meminta Somasi Jaksa Agung<a href="https://porosnasional.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">Poros Nasional</a>. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mensomasi Jaksa Agung Prasetyo karena jaksa yang menangani kasus kliennya yakni Sadikin Arifin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bertindak sewenang-wenang. Dalam kasus ini, Sadikin dituduh terlibat peredaran gelap narkotika bersama seorang warga negara asing yang ditembak mati petugas Badan Narkotika Nasional (BNN).<br />
<br />
Namun, menurut Pengacara Publik LBH Masyarakat, Ma'ruf Bajammal, jaksa terus menunda persidangan hingga keenam kalinya tanpa alasan yang berdasar hukum. Akibat penundaan tersebut sidang pembacaan tuntutan belum dilakukan.<br />
<br />
Pengacara Publik LBH Masyarakat, Ma'ruf Bajammal mengatakan, lembaganya akan melakukan upaya hukum lanjutan jika jaksa belum juga membacakan tuntutan pada sidang lanjutan pada hari Kamis (22 November 2018).<br />
<br />
"Kita masih mempertimbangkan misalkan membuat gugatan perbuatan melawan hukum, jaksa penuntut umum yang menunda dan mengulur waktu surat penuntutan. Karena ini jelas, menimbulkan ketidakpastian terhadap klien kami. Itu sungguh sangat merugikan, karena setiap orang kan dijamin untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang adil," jelas Ma'ruf Bajammal di Jakarta, Senin (19/11).<br />
<br />
Ma'ruf menambahkan jaksa juga tidak serius dalam melakukan tugas penuntutan. Sebab, kata dia, jaksa secara eksplisit menyatakan tidak sanggup menghadirkan bukti rekaman percakapan di persidangan. Padahal bukti tersebut penting karena menyangkut pembuktian perkara yang dituduhkan ke Sadikin Arifin.<br />
<br />
Di samping itu, perilaku jaksa yang terus menunda persidangan, bertentangan dengan Pasal 50 KUHAP yang dalam penjelasannya mengamanatkan seorang terduga pelaku pidana memiliki hak untuk tidak dibuat terkatung-katung nasibnya terutama yang dikenakan penahanan. Sementara dalam pasal 74 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memandatkan perkara narkotika adalah perkara yang didahulukan untuk penyelesaiannya.<br />
<br />
Turut menambahkan, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) kasus serupa juga terjadi pada Baiq Nuril yang divonis bersalah Mahkamah Agung dalam kasus UU ITE. Sebab dalam kasus Baiq, juga tidak ada barang bukti berupa ponsel dan rekaman percakapan asli yang dihadirkan jaksa ke persidangan.<br />
<br />
"Kita menyayangkan ini terjadi di PN yang ada di Jakarta. Ini di Jakarta saja seperti ini, apalagi di daerah. Sebenarnya beberapa temuan kami, ada di kasus-kasus serupa lain. Seperti JPU yang tidak siap dengan tuntutan, juga terjadi di kasus lainnya," tutur Joshua.<br />
<br />
Joshua menjelaskan sejumlah temuan pelanggaran tersebut sudah masuk kategori indisipliner. Karena itu, kata dia, kejaksaan agung ataupun komisi kejaksaan sudah dapat memberikan sanksi kepada jaksa yang melakukan pelanggaran tersebut.<br />
<br />
VOA Indonesia sudah berusaha melakukan konfirmasi ke Jaksa Agung Prasetyo atas somasi yang dilayangkan LBH Masyarakat. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari Prasetyo.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5104502961434437955.post-19071599846951165182018-11-25T23:58:00.005-08:002018-11-25T23:58:51.778-08:00PT NKE Telah Dituntut Bayar RP. 188,7 M Dan Juga Dilarang Untuk Mengikuti Lelang<a href="https://tabloidnasional.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">Tabloid Nasional</a>. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (NKE), yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah Tbk (DGI), dengan pidana denda Rp1 miliar dan membayar uang pengganti Rp188,7 miliar. Korporasi ini disebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.<br />
<br />
"Menyatakan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikir) Jakarta, Kamis (22/11).<br />
<br />
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1 miliar," sambung Jaksa.<br />
<br />
Jika dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap PT NKE tidak membayar denda, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi denda itu.<br />
<br />
"Jika dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda dimaksud, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang denda," ujar Jaksa.<br />
<br />
Selain itu, PT NKE diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp188.732.756.416 (Rp188,7 miliar) sebagai pidana tambahan.<br />
<br />
"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp188,732 miliar," ucap Jaksa Lie.<br />
<br />
Selain uang pengganti, pidana tambahan kepada PT NKE juga berupa pencabutan hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama dua tahun. "Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 2 tahun," tambah Jaksa.<br />
<br />
Diketahui, PT NKE merupakan perusahaan pertama yang diseret menjadi terdakwa oleh KPK. Sebagai wakil korporasi, duduk di kursi terdakwa adalah Direktur Utama PT NKE Djoko Eko Suprastowo.<br />
<br />
Pada sidang dakwaan, Kamis (11/10), PT NKE didakwa memperkaya korporasi sendiri senilai Rp240,098 miliar lewat delapan proyek yang diperoleh dari eks politikus Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.<br />
<br />
PT NKE didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5104502961434437955.post-86687335175555640092018-11-25T23:58:00.001-08:002018-11-25T23:58:15.753-08:00Wartawan CNN Yang 'Bertengkar" Dengan Presiden Amerika Telah Diizinkan Kembali Untuk Meliput Di White House<a href="https://harianpress.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">Harian Press</a>. Gedung Putih telah memulihkan izin meliput wartawan CNN Jim Acosta, kurang dari dua pekan setelah aksesnya meliput di Gedung Putih dicabut menyusul 'cekcok' sengit dengan Presiden Trump dalam jumpa pers.<br />
<br />
Keputusan itu dikeluarkan beberapa hari setelah seorang hakim memerintahkan kepada pemerintah agar memulihkan kembali kartu pers sang jurnalis untuk meliput di Gedung Putih.<br />
<br />
Dalam pengumuman pada Senin, Gedung Putih juga mengeluarkan "aturan tentang jumpa pers di masa depan".<br />
<br />
Di dalam aturan baru itu diantaranya disebutkan kemungkinan membatasi satu pertanyaan bagi setiap jurnalis.<br />
<br />
Selain pembatasan pertanyaan, Gedung Putih menambahkan dalam surat kepada Acosta, bahwa pemulihan izinnya hanya berlalu "atas kebijaksanaan presiden atau pejabat Gedung Putih lainnya".<br />
<br />
Surat itu memperingatkan bahwa akan ada tindakan lebih lanjut terhadap Acosta kecuali dia mengikuti aturan baru.<br />
<br />
Trump telah mengancam untuk meninggalkan jumpa pers masa jika wartawan tidak bertindak "sopan".<br />
<br />
Menanggapi keputusan Gedung Putih yang telah memulihkan izin baginya untuk meliput di Gedung Putih, Acosta mengatakan saat ini dia menunggu kepastiannya.<br />
<br />
Bagaimana pencabutan akses liputan itu berawal?<br />
<br />
Selama jumpa pers pada 8 November lalu, seorang staf Gedung Putih berusaha mengambil mikrofon yang sedang digunakan oleh Jim Acosta.<br />
<br />
Saat itu Acosta mencoba mengajukan pertanyaan lanjutan kepada presiden.<br />
<br />
Dalam jumpa pers itu, Donald Trump menyebut wartawan CNN itu sebagai 'orang yang kasar dan mengerikan'.<br />
<br />
Dan sehari kemudian dia dilarang meliput segala kegiatan Trump di Gedung Putih.<br />
<br />
CNN mengajukan gugatan agar Acosta diizinkan kembali untuk meliput di Gedung Putih. Upaya ini didukung oleh berbagai media lainnya, termasuk oleh Fox News yang orientasi pemberitaannya condong konservatif.<br />
<br />
Dalam putusan sela pada hari Jumat, seorang hakim di Washington DC mengatakan pemerintah tidak dibenarkan untuk mencabut hak meliput Acosta.<br />
Menyelamatkan muka<br />
<br />
Terlihat seperti orang tua yang tidak memperlihatkan kemarahan, tetapi tidak mampu menutupi rasa kecewa, sekretaris pers Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders mengeluarkan serangkaian aturan yang dia katakan akan mengatur perilaku wartawan yang dapat diterima.<br />
<br />
Peraturan itu, tentu saja, menimbulkan interpretasi yang macam-macam. Wartawan mana yang akan menjadi orang pertama yang mampu mengajukan aneka pertanyaan secara sekaligus? Siapa yang harus menentukan pertanyaan lanjutan yang dianggap tepat?<br />
<br />
Tampaknya peraturan itu diciptakan sebagai cara untuk menyelamatkan muka pemerintah setelah kalah dalam pertarungan hukum yang memang tidak mungkin dimenangkan mereka.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0