Dapat Pertanyaan Lumbung Suara DI Pilpres 2019, Begini Jawaban Prabowo

Pojok Nasional. Pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) tinggal beberapa bulan lagi. Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tancap gas keliling Indonesia.

Baik Prabowo maupun Sandi terus mendatangi wilayah yang memiliki jumlah pemilih banyak. Bahkan mereka menyasar wilayah yang menjadi lumbung suara capres 01 Joko Widodo (Jokowi), di Kota Solo dan sekitarnya.

Terkait lumbung suara yang diyakini bakal dimenangkan, Prabowo, dalam kesempatan berkunjung ke Sukoharjo, Jumat (23/11), tak menyebutkan wilayah tertentu. Namun ia berjanji akan memperjuangkan seluruh wilayah menjadi lumbung suara.

"Kita berjuang untuk semua (wilayah)," ujarnya singkat.

Sebelumnya, pada Kamis (22/11) malam, Prabowo menghadiri deklarasi Aliansi Masyarakat Madani (AMM) di The Sunan Hotel Solo. Acara tersebut dihadiri ratusan anggota komunitas masyarakat kampus yang memberikan dukungannya ke Prabowo - Sandiaga.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

AHY: Saya Menilai Politik Kebencian Dengan Label Yang Menghina Akan Berdampak Negatif Untuk Demokrasi

Tabloid Nasional . Sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, di media sosial, keterbelahan publik terjadi misalnya karena ada sebutan yang menghina untuk para pendukung masing-masing calon wakil presiden. Kebencian yang mewujud dengan ejekan cebong dan kampret yang berlangsung sangat liar dinilai sangat merugikan demokrasi di Indonesia. Menurut Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hal tersebut adalah sah. Namun, ia menegaskan, alangkah baiknya dapat memilih diksi atau istilah yang mengedukasi karena demokrasi bangsa Indonesia adalah demokrasi yang beradab. "Bahayanya, kalau digunakan akan menimbulkan gesekan dan konflik, kasar, dan tidak beretika," katanya terkait perang kebencian di media sosial, dalam video yang diunggah di Kompas TV, Minggu (18/11/2018). Menurut AHY, jika ingin beradu gagasan, lebih baik fokus pada substansi dibanding gimmick atau istilah yang apabila digunakan masing-masing pendukung dapat menimbulkan polemik,
Baca selengkapnya

Forum Tenaga Honorer Tegaskan Tidak Terlibat Dalam Gerak 2019 Ganti Presiden

Rakyat Digital . Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih membantah keterkaitan organisasinya dengan gerakan 2019 Ganti Presiden. Titi menegaskan, secara organisasi, Forum Honorer K2 tiidak pernah menyatakan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga. “Sampai hari ini kami tidak pernah mendeklarasikan dukungan untuk calon mana pun. Apalagi mendukung pasangan capres-cawapres no urut 02. Kalau ada desas desus di luar, saya pastikan itu bersifat personal bukan organisasi,” kata Titi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/11). Guru honorer asal Banjarnegara, Jawa Tengah ini menyatakan Forum Honorer K2 sedang fokus memperjuangkan nasib tenaga honorer di Indonesia. Tujuannya, agar mereka diangkat menjadi PNS tanpa memandang usia. Menurutnya, tidak ada waktu untuk melibatkan kekuatan politik manapun.  “Kami masih loyal terhadap pemerintah. Buktinya, kami tidak meninggalkan pekerjaan kami sehari-hari. Ada tenaga pegawai, ada guru
Baca selengkapnya

Fahri Hamzah Mau Mengerjakan Ini Sesuai Pensiun Dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pojok Pos . Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sudah menentukan pilihan setelah tidak lagi ngantor di Senayan sebagai wakil rakyat. Fahri mau membangun parlemen yang modern dan independen lewat pers. "Kalau saya pensiun nanti, saya calon anggota press room. Kita bikin kantor berita kecil-kecilan,  atau apalah namanya," ungkap Fahri dalam sambutannya pada acara Silaturahmi DPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Wisma Griya Sabha DPR, Cisarua, Bogor, Jumat (23/11). Di pemilu tahun depan Fahri tak lagi maju sebagai calon anggota DPR. Kendati niat ingin membangun perusahaan pers terkesan bercanda, namun kesungguhan Fahri untuk membangun masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik telah terpatri dalam diri. Menurutnya, hanya pers yang bisa dekat dengan kekuasaan dan bisa mengawasi kekuasaan tersebut secara independen. "Ini karena lembaga demokrasi dan gagalnya kesejahteraan rakyat kita karena DPR belum independen. Dan ketika saya pensiun nanti, itu tidak akan hila
Baca selengkapnya