Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2018

AHY: Saya Menilai Politik Kebencian Dengan Label Yang Menghina Akan Berdampak Negatif Untuk Demokrasi

Tabloid Nasional . Sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, di media sosial, keterbelahan publik terjadi misalnya karena ada sebutan yang menghina untuk para pendukung masing-masing calon wakil presiden. Kebencian yang mewujud dengan ejekan cebong dan kampret yang berlangsung sangat liar dinilai sangat merugikan demokrasi di Indonesia. Menurut Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hal tersebut adalah sah. Namun, ia menegaskan, alangkah baiknya dapat memilih diksi atau istilah yang mengedukasi karena demokrasi bangsa Indonesia adalah demokrasi yang beradab. "Bahayanya, kalau digunakan akan menimbulkan gesekan dan konflik, kasar, dan tidak beretika," katanya terkait perang kebencian di media sosial, dalam video yang diunggah di Kompas TV, Minggu (18/11/2018). Menurut AHY, jika ingin beradu gagasan, lebih baik fokus pada substansi dibanding gimmick atau istilah yang apabila digunakan masing-masing pendukung dapat menimbulkan polemik,

Bertemu Senator Fachrul Razi Di Mekkah, Habib Rizied: Aceh Harus Mampu Menghindarai Dari Fitnah-fitnah Politik

Harian Press . Di sela-sela menjalankan ibadah umrah, senator DPD RI Fachrul Razi menyempatkan diri bertemu Habib Riziq Shihab ( HRS) di Mekkah, Kamis (22/11/2018). Pertemuan berlangsung di kediaman Habib Rizieq di Kota Mekkah. Dalam pertemuan itu senator Fachrul Razi menyampaikan perkembangan politik di tanah air dan perkembangan politik di Aceh. Dirinya berharap, Habib Rizieq dapat mengawal dan menjaga Aceh dalam 3 perkara besar yaitu selesainya implementasi MoU Helsinki, penerapan Syariat Islam secara kaffah di Aceh dan penerapan akidah Ahlusunnah Waljamaah di Aceh. Habib Riziq berpesan melalui senator Fachrul untuk menjaga Aceh dan menjaga ukhwah Islamiyah, menyatukan umat terhindar dari fitnah politik. "Saya berharap doa masyarakat Aceh semua agar tahun politik ini kita umat Islam terhindar dari fitnah keji yang menyudutkan umat, mari bersatu menjalin ukhwah Islamiyah bersatu umat melawan kezaliman penguasa," ujar Habib Riziq seperti dikutip Fachrul Razi. Habib

Fahri Hamzah Mau Mengerjakan Ini Sesuai Pensiun Dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pojok Pos . Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sudah menentukan pilihan setelah tidak lagi ngantor di Senayan sebagai wakil rakyat. Fahri mau membangun parlemen yang modern dan independen lewat pers. "Kalau saya pensiun nanti, saya calon anggota press room. Kita bikin kantor berita kecil-kecilan,  atau apalah namanya," ungkap Fahri dalam sambutannya pada acara Silaturahmi DPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Wisma Griya Sabha DPR, Cisarua, Bogor, Jumat (23/11). Di pemilu tahun depan Fahri tak lagi maju sebagai calon anggota DPR. Kendati niat ingin membangun perusahaan pers terkesan bercanda, namun kesungguhan Fahri untuk membangun masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik telah terpatri dalam diri. Menurutnya, hanya pers yang bisa dekat dengan kekuasaan dan bisa mengawasi kekuasaan tersebut secara independen. "Ini karena lembaga demokrasi dan gagalnya kesejahteraan rakyat kita karena DPR belum independen. Dan ketika saya pensiun nanti, itu tidak akan hila

Prabowo Subianto Menjanjikan Swasembada Pangan

Kanal Utama . Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dibutuhkan tiga hal untuk membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan sejahtera. Yang pertama adalah dilakukannya swasembada pangan, yang kedua adalah swasembada energi bahan bakar, dan yang terakhir adalah dilakukannya swasembada air. "Kalau tidak ada tiga swasembada itu maka kita akan sulit untuk kuat dan sejahtera," kata Prabowo di hadapan ratusan relawan Solo Raya di Hotel The Sunan, Solo, Jawa Tengah, dalam rilis yang diterima Jumat (23/11). Karena itu, Prabowo bersama Sandiaga Salahuddin Uno beserta timnya yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Koalisi Adil Makmur telah mempelajari untuk menciptakan swasembada tersebut dalam kurun waktu yang tidak lama. "Tim kita telah mempelajari untuk menciptakan swasembada dalam waktu yang tidak lama karena itu kita harus memenangkan Pemilu 2019. Kalau kita menang maka kita akan memperbaiki yang tidak benar, dan melaksanakan strategi da

Dapat Pertanyaan Lumbung Suara DI Pilpres 2019, Begini Jawaban Prabowo

Pojok Nasional . Pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) tinggal beberapa bulan lagi. Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tancap gas keliling Indonesia. Baik Prabowo maupun Sandi terus mendatangi wilayah yang memiliki jumlah pemilih banyak. Bahkan mereka menyasar wilayah yang menjadi lumbung suara capres 01 Joko Widodo (Jokowi), di Kota Solo dan sekitarnya. Terkait lumbung suara yang diyakini bakal dimenangkan, Prabowo, dalam kesempatan berkunjung ke Sukoharjo, Jumat (23/11), tak menyebutkan wilayah tertentu. Namun ia berjanji akan memperjuangkan seluruh wilayah menjadi lumbung suara. "Kita berjuang untuk semua (wilayah)," ujarnya singkat. Sebelumnya, pada Kamis (22/11) malam, Prabowo menghadiri deklarasi Aliansi Masyarakat Madani (AMM) di The Sunan Hotel Solo. Acara tersebut dihadiri ratusan anggota komunitas masyarakat kampus yang memberikan dukungannya ke Prabowo - Sandiaga.

Gerindra: Jokowi Seharusnya Banyak Belajar Dari Prabowo Yang Selalu Santai Diserang Hoax

Rakyat Utama . Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa ingin 'tabok' oknum yang menyerang dirinya dengan isu hoax. Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, meminta Jokowi belajar dari capres Prabowo yang santai diserang isu hoax. "Saran kami, Pak Jokowi belajarlah dari Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo menghadapi serangan hoax dengan tenang dan santai," ujar Andre kepada wartawan, Jumat (23/11/2018). Andre mengatakan pernyataan Jokowi tersebut bisa menimbulkan kegaduhan baru di publik. Seharusnya Jokowi menanggapi santai saat diserang isu hoax. "Bagaimana Pak Prabowo dengan tenang dan santai menghadapi serangan hoax. Karena sangat kami sayangkan pernyataan Pak Jokowi 'mau saya tabok' ini menimbulkan kegaduhan baru lagi," tutur dia. Menurut Andre, Jokowi pernah mengimbau tahun politik atau pemilu saat ini dilakukan dengan riang dan gembira. Tapi Jokowi selalu membuat kegaduhan dengan diksi yang tidak baik, seperti sontoloyo, genderuwo, dan tab

Forum Tenaga Honorer Tegaskan Tidak Terlibat Dalam Gerak 2019 Ganti Presiden

Rakyat Digital . Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih membantah keterkaitan organisasinya dengan gerakan 2019 Ganti Presiden. Titi menegaskan, secara organisasi, Forum Honorer K2 tiidak pernah menyatakan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga. “Sampai hari ini kami tidak pernah mendeklarasikan dukungan untuk calon mana pun. Apalagi mendukung pasangan capres-cawapres no urut 02. Kalau ada desas desus di luar, saya pastikan itu bersifat personal bukan organisasi,” kata Titi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/11). Guru honorer asal Banjarnegara, Jawa Tengah ini menyatakan Forum Honorer K2 sedang fokus memperjuangkan nasib tenaga honorer di Indonesia. Tujuannya, agar mereka diangkat menjadi PNS tanpa memandang usia. Menurutnya, tidak ada waktu untuk melibatkan kekuatan politik manapun.  “Kami masih loyal terhadap pemerintah. Buktinya, kami tidak meninggalkan pekerjaan kami sehari-hari. Ada tenaga pegawai, ada guru

Milenial Sangat Diminta Untuk Membantu Mensukseskan Pemilu 2019

Channel Rakyat . Mendekati Penyelenggaraan pemilu 2019 segmentasi pemilih milenial terus menjadi idola. Bukan saja jumlahnya yang saat ini dinilai pemilih mayoritas tapi juga dianggap sebagai pemilih yang paling rasional dalam menentukan pilihan. Hal ini disampaikan oleh pengamat Politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo dalam diskusi arah politik milenial, di Cikini, Jakarta, Jumat (23/11). Oleh karena Karyono mengingatkan untuk seluruh kontestan yang berlaga pada pemilu mendatang harus mendahulukan gagasan yang bisa diterima oleh kaum milenial ketimbang meniru gaya yang menyerupai milineal. Menurutnya, yang lebih berpengaruh untuk dipilih milenial adalah bagaimana kandidat menjawab kebutuhan milineal. "Saya mengamati menjelang kontestasi banyak orang mendadak milenial, generasi milenial bukan generasi yang pasif maka ketika ada kandidat yang hanya menyamai style milenial belum tentu itu menjadi hal yang di pilih," kata Karyono. Menyikapi hal itu, K

Sekber Pers Indonesia: Cari Pembunuh Wartawan Dufi!!

Buletin Nasional . Kematian wartawan senior Abdullah Fithri Setiawan alias Dufi semakin menambah daftar panjang wartawan Indonesia menjadi korban kekerasan. Sejak kasus pembunuhan wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin yang hingga kini belum juga terungkap pelakunya, kini kejadian serupa kembali terjadi. Dufi dibunuh secara keji dan sadis, jenasahnya dimasukan ke dalam drum setelah dianiaya dengan luka sayatan di bagian leher dan punggung, serta luka lebam di tubuh bagian depan dan belakang. Kasus ini pun mengundang reaksi keras dari berbagai pihak. Tak terkecuali Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia, wadah persatuan solidaritas sembilan organisasi pers di tanah air, secara tegas mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap almarhum Dufi. Sekber Pers Indonesia menyatakan berbela-sungkawa yang mendalam atas tewasnya almarhum Dufi. “Polisi harus segera bergerak cepat, memburu dan menangkap pelaku pembunuhan keji itu. Juga, harus diungkap tunt

Soroti Perilaku Jaksa, LBH Masyarakat Meminta Somasi Jaksa Agung

Poros Nasional . Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mensomasi Jaksa Agung Prasetyo karena jaksa yang menangani kasus kliennya yakni Sadikin Arifin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bertindak sewenang-wenang. Dalam kasus ini, Sadikin dituduh terlibat peredaran gelap narkotika bersama seorang warga negara asing yang ditembak mati petugas Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun, menurut Pengacara Publik LBH Masyarakat, Ma'ruf Bajammal, jaksa terus menunda persidangan hingga keenam kalinya tanpa alasan yang berdasar hukum. Akibat penundaan tersebut sidang pembacaan tuntutan belum dilakukan. Pengacara Publik LBH Masyarakat, Ma'ruf Bajammal mengatakan, lembaganya akan melakukan upaya hukum lanjutan jika jaksa belum juga membacakan tuntutan pada sidang lanjutan pada hari Kamis (22 November 2018). "Kita masih mempertimbangkan misalkan membuat gugatan perbuatan melawan hukum, jaksa penuntut umum yang menunda dan mengulur waktu surat penuntutan. Karena ini jelas, menimbulk

PT NKE Telah Dituntut Bayar RP. 188,7 M Dan Juga Dilarang Untuk Mengikuti Lelang

Tabloid Nasional . Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (NKE), yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah Tbk (DGI), dengan pidana denda Rp1 miliar dan membayar uang pengganti Rp188,7 miliar. Korporasi ini disebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. "Menyatakan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikir) Jakarta, Kamis (22/11). "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1 miliar," sambung Jaksa. Jika dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap PT NKE tidak membayar denda, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi denda itu. "Jika dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda di

Wartawan CNN Yang 'Bertengkar" Dengan Presiden Amerika Telah Diizinkan Kembali Untuk Meliput Di White House

Harian Press . Gedung Putih telah memulihkan izin meliput wartawan CNN Jim Acosta, kurang dari dua pekan setelah aksesnya meliput di Gedung Putih dicabut menyusul 'cekcok' sengit dengan Presiden Trump dalam jumpa pers. Keputusan itu dikeluarkan beberapa hari setelah seorang hakim memerintahkan kepada pemerintah agar memulihkan kembali kartu pers sang jurnalis untuk meliput di Gedung Putih. Dalam pengumuman pada Senin, Gedung Putih juga mengeluarkan "aturan tentang jumpa pers di masa depan". Di dalam aturan baru itu diantaranya disebutkan kemungkinan membatasi satu pertanyaan bagi setiap jurnalis. Selain pembatasan pertanyaan, Gedung Putih menambahkan dalam surat kepada Acosta, bahwa pemulihan izinnya hanya berlalu "atas kebijaksanaan presiden atau pejabat Gedung Putih lainnya". Surat itu memperingatkan bahwa akan ada tindakan lebih lanjut terhadap Acosta kecuali dia mengikuti aturan baru. Trump telah mengancam untuk meninggalkan jumpa pers masa j