PT NKE Telah Dituntut Bayar RP. 188,7 M Dan Juga Dilarang Untuk Mengikuti Lelang

Tabloid Nasional. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (NKE), yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah Tbk (DGI), dengan pidana denda Rp1 miliar dan membayar uang pengganti Rp188,7 miliar. Korporasi ini disebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Menyatakan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikir) Jakarta, Kamis (22/11).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1 miliar," sambung Jaksa.

Jika dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap PT NKE tidak membayar denda, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi denda itu.

"Jika dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda dimaksud, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang denda," ujar Jaksa.

Selain itu, PT NKE diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp188.732.756.416 (Rp188,7 miliar) sebagai pidana tambahan.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp188,732 miliar," ucap Jaksa Lie.

Selain uang pengganti, pidana tambahan kepada PT NKE juga berupa pencabutan hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama dua tahun. "Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 2 tahun," tambah Jaksa.

Diketahui, PT NKE merupakan perusahaan pertama yang diseret menjadi terdakwa oleh KPK. Sebagai wakil korporasi, duduk di kursi terdakwa adalah Direktur Utama PT NKE Djoko Eko Suprastowo.

Pada sidang dakwaan, Kamis (11/10), PT NKE didakwa memperkaya korporasi sendiri senilai Rp240,098 miliar lewat delapan proyek yang diperoleh dari eks politikus Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

PT NKE didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

AHY: Saya Menilai Politik Kebencian Dengan Label Yang Menghina Akan Berdampak Negatif Untuk Demokrasi

Tabloid Nasional . Sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, di media sosial, keterbelahan publik terjadi misalnya karena ada sebutan yang menghina untuk para pendukung masing-masing calon wakil presiden. Kebencian yang mewujud dengan ejekan cebong dan kampret yang berlangsung sangat liar dinilai sangat merugikan demokrasi di Indonesia. Menurut Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hal tersebut adalah sah. Namun, ia menegaskan, alangkah baiknya dapat memilih diksi atau istilah yang mengedukasi karena demokrasi bangsa Indonesia adalah demokrasi yang beradab. "Bahayanya, kalau digunakan akan menimbulkan gesekan dan konflik, kasar, dan tidak beretika," katanya terkait perang kebencian di media sosial, dalam video yang diunggah di Kompas TV, Minggu (18/11/2018). Menurut AHY, jika ingin beradu gagasan, lebih baik fokus pada substansi dibanding gimmick atau istilah yang apabila digunakan masing-masing pendukung dapat menimbulkan polemik,
Baca selengkapnya

Forum Tenaga Honorer Tegaskan Tidak Terlibat Dalam Gerak 2019 Ganti Presiden

Rakyat Digital . Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih membantah keterkaitan organisasinya dengan gerakan 2019 Ganti Presiden. Titi menegaskan, secara organisasi, Forum Honorer K2 tiidak pernah menyatakan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga. “Sampai hari ini kami tidak pernah mendeklarasikan dukungan untuk calon mana pun. Apalagi mendukung pasangan capres-cawapres no urut 02. Kalau ada desas desus di luar, saya pastikan itu bersifat personal bukan organisasi,” kata Titi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/11). Guru honorer asal Banjarnegara, Jawa Tengah ini menyatakan Forum Honorer K2 sedang fokus memperjuangkan nasib tenaga honorer di Indonesia. Tujuannya, agar mereka diangkat menjadi PNS tanpa memandang usia. Menurutnya, tidak ada waktu untuk melibatkan kekuatan politik manapun.  “Kami masih loyal terhadap pemerintah. Buktinya, kami tidak meninggalkan pekerjaan kami sehari-hari. Ada tenaga pegawai, ada guru
Baca selengkapnya

Fahri Hamzah Mau Mengerjakan Ini Sesuai Pensiun Dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pojok Pos . Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sudah menentukan pilihan setelah tidak lagi ngantor di Senayan sebagai wakil rakyat. Fahri mau membangun parlemen yang modern dan independen lewat pers. "Kalau saya pensiun nanti, saya calon anggota press room. Kita bikin kantor berita kecil-kecilan,  atau apalah namanya," ungkap Fahri dalam sambutannya pada acara Silaturahmi DPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Wisma Griya Sabha DPR, Cisarua, Bogor, Jumat (23/11). Di pemilu tahun depan Fahri tak lagi maju sebagai calon anggota DPR. Kendati niat ingin membangun perusahaan pers terkesan bercanda, namun kesungguhan Fahri untuk membangun masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik telah terpatri dalam diri. Menurutnya, hanya pers yang bisa dekat dengan kekuasaan dan bisa mengawasi kekuasaan tersebut secara independen. "Ini karena lembaga demokrasi dan gagalnya kesejahteraan rakyat kita karena DPR belum independen. Dan ketika saya pensiun nanti, itu tidak akan hila
Baca selengkapnya